detikhukum.id,- Jakarta || Presiden Rebuplik Indonesia Prabowo Subianto berjanji akan menghapus sistem outsourcing pekerja. Ia juga mengatakan akan membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional, dan akan memerintahkannya mencari cara untuk menghapus sistem tersebut. Dewan ini rencananya akan diisi oleh para pimpinan Serikat buruh tanah air.
“Saya akan meminta dewan kesejahteraan buruh nasional untuk mempelajari bagaimana caranya. Kalau bisa secepatnya kita menghapus sistem outsourcing pekerja,” ujar Presiden Prabowo saat pidato pada peringatan May Day di Monas, Jakarta Pusat, pada Kamis 1 Mei 2025.
Namun demikian, Presiden Prabowo juga mengingatkan para buruh untuk realistis. Dalam hal ini, Indonesia harus menjaga juga kepentingan investor. “Kalau mereka (investor) tidak investasi, tidak akan ada pabrik, para buruh tidak bekerja,” ucapnya.
Dalam kesempatan tersebut, Prabowo turut menyetujui usul para pemimpin serikat buruh untuk segera mempertemukan pekerja dengan investor di Istana Bogor. Ia menyebut bakal menggelar pertemuan antara 150 pimpinan serikat buruh dengan 150 pemimpin perusahaan.
“Saya akan mengatakan kepada para pengusaha, saudara-saudara tidak boleh kaya sekaya-kayanya sendiri, tanpa mengajak para pekerja buruh hidup dengan baik,” terangnya.
“Negara juga tidak tinggal diam. Kami akan berjuang memberi pelayanan kesehatan untuk seluruh rakyat, pendidikan, kita juga memberi subsidi listrik, bantuan tunai langsung kepada mereka berpenghasilan rendah,” imbuhnya.
Presiden Prabowo mengungkapkan, bahwa Pemerintah Indonesia dibawah kepemimpinannya sudah menggelontorkan lebih dari Rp 500 triliun bagi rakyat miskin.
“Namun, sekarang masalahnya kita harus jaga, mereka yang memerlukan, mereka yang terima. Jangan mereka yang tidak perlu, tetapi terima juga bantuan dan subsidi, ini gak benar! Karena kita masih dapat laporan ada yang tidak berhak,” ungkapnya.
Pada peringatan May Day 2025, hanya tiga serikat buruh yang berkumpul dan berdiri bersama Prabowo Subianto, diantaranya Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI), dan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI). Sedangkan serikat buruh dan aliansi masyarakat sipil lainnya berkumpul di depan Gedung DPR RI untuk melakukan aksi demonstrasi.
DH/Raffa Christ Manalu/red
Editor/Subhan beno
