detikhukum.id, || Jakarta — Pengamat militer, Selamat Ginting, memberikan pernyataan menohok terkait relevansi peradilan militer dalam menangani kasus-kasus hukum yang melibatkan prajurit. Dalam sebuah diskusi di program “Catatan Demokrasi” tvOne, ia menegaskan bahwa peradilan militer justru memiliki mekanisme yang jauh lebih keras dan cepat dibandingkan peradilan umum.
Ginting mengungkapkan bahwa dalam situasi tertentu, aturan militer memungkinkan adanya tindakan tegas tanpa proses yang berbelit.
“Misalnya, itu bisa tanpa proses, bisa dihukum mati, ditembak mati di tempat. Nah, ini yang publik tidak tahu,” tegasnya dikutip Rabu (25/3/2026).
Menurutnya, ada persepsi keliru di tengah masyarakat yang menganggap peradilan militer sebagai cara untuk melindungi oknum prajurit yang bermasalah. Ginting justru melihat sebaliknya; peradilan ini adalah instrumen untuk menjaga marwah institusi.
“Peradilan militer bukan ruang proteksi untuk melindungi prajurit yang bersalah. Tidak itu. Justru kalau saya lihat, itu alat untuk menjaga kehormatan militer dan disiplin institusi militer secara keras dan cepat,” jelas Ginting.
Ia juga mengapresiasi langkah transparan pihak militer dalam menangani kasus-kasus terbaru, di mana identitas terduga pelaku diumumkan secara cepat dalam hitungan hari. Hal ini, menurutnya, merupakan langkah maju karena militer tidak lagi bersikap defensif terhadap anggotanya yang melakukan pelanggaran hukum.
Dalam kesempatan tersebut, Ginting juga menyoroti lambatnya penanganan beberapa kasus besar di ranah kepolisian atau sipil sebagai perbandingan. Ia menyebutkan kasus Kanjuruhan, kasus Kilometer 50, hingga kasus Ferdy Sambo yang dinilai membutuhkan tekanan publik yang masif sebelum mencapai titik terang.
“Kalau militer mau, bisa saja dia matikan itu CCTV-nya, tidak mau diperiksa. Tapi ini dia buka, biar saja supaya publik tahu,” pungkasnya.
Pernyataan ini muncul di tengah diskursus mengenai reformasi peradilan militer yang terus bergulir di masyarakat, menekankan bahwa transparansi adalah kunci utama dalam menjaga kepercayaan publik terhadap institusi TNI.
DH/Gusdin /red
