detikhukum.id – Jakarta || Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Deddy Sitorus merespons keras pernyataan Ketua Umum Relawan Militan Gibran 08 Nusantara, Andi Azwan, yang menuding PDIP masih membenci Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka karena kalah dalam Pilpres 2024.
Polemik ini bermula dari pernyataan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto yang menyoroti persoalan ijazah Gibran dalam catatan partainya terhadap dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran.
Dalam keterangannya kepada wartawan di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/10/2026), Hasto menilai polemik ijazah Gibran menjadi beban bagi pemerintahan Prabowo-Gibran. Ia mengaitkan persoalan tersebut dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan aspek legitimasi serta etika pejabat publik.
Menanggapi pernyataan itu, Andi Azwan menyampaikan kritik terhadap PDIP. Dalam keterangannya kepada wartawan pada Sabtu (24/10/2026), ia menilai partai berlambang banteng moncong putih tersebut masih menyimpan kebencian terhadap Jokowi dan Gibran akibat kekalahan dalam kontestasi Pilpres 2024.
Andi juga meminta PDIP tidak menggiring opini publik dan menilai anggapan bahwa polemik ijazah Gibran membebani pemerintahan Prabowo sebagai pandangan yang keliru.
“Kita paham kalau kita bicara PDIP pasti sangat membenci Pak Jokowi dan Mas Gibran, karena kan mereka kalah dalam kontestasi pilpres kemarin,” ujar Andi, sebagaimana dikutip detikNews, pada Sabtu (24/10/2026).
Pernyataan Andi tersebut kemudian mendapat tanggapan dari Deddy Sitorus pada Minggu (25/10/2026). Kepada wartawan, Deddy menegaskan bahwa PDIP telah lama meninggalkan urusan Pilpres 2024 dan tidak lagi menjadikan Jokowi beserta keluarganya sebagai bagian dari pembahasan internal partai.
“Pilpres sudah lama berlalu, pilpres berikutnya sudah di depan mata, sementara mereka masih membeku di tahun 2024,” kata Deddy.
Deddy juga menyatakan bahwa Jokowi dan keluarganya telah lama tidak lagi menjadi anggota PDIP. Ia menyebut pengalaman politik tersebut hanya dibahas dalam konteks pendidikan kader partai.
Tak berhenti di situ, Deddy melontarkan kritik tajam terhadap Andi Azwan. Ia menilai Andi merupakan contoh pemimpin yang dikelilingi orang-orang yang hanya mencari muka dan tidak memiliki kapasitas memadai.
Deddy sekaligus membantah anggapan bahwa PDIP masih berupaya mencampuri urusan Jokowi dan keluarganya. Menurut dia, hubungan politik antara partainya dan mantan presiden tersebut telah berakhir.
“Saya tegaskan bahwa PDIP tak pernah turut campur urusan Jokowi dan keluarga,” ujar Deddy.
Ia kemudian menegaskan sikapnya melalui pernyataan yang menyebut hubungan keduanya sudah selesai.
“Jokowi dan PDI Perjuangan sudah lama END, jadi tidak usah dikait-kaitkan,” tutur Deddy.
Polemik ini memperlihatkan perbedaan pandangan antara PDIP dan kelompok relawan pendukung Gibran dalam menyikapi persoalan ijazah wakil presiden serta dampaknya terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran.
Di satu sisi, PDIP menilai persoalan tersebut berkaitan dengan aspek konstitusional, etika, dan legitimasi pejabat publik. Di sisi lain, Andi Azwan menilai kritik tersebut tidak tepat dan menganggapnya sebagai bagian dari sikap politik PDIP terhadap Jokowi dan Gibran.
Pernyataan kedua pihak tersebut merupakan pandangan politik masing-masing. Adapun persoalan hukum terkait persyaratan pendidikan Gibran perlu dipahami berdasarkan isi putusan pengadilan dan dokumen resmi yang relevan, bukan semata-mata melalui pernyataan para pihak yang terlibat dalam polemik.***
DH/raffa christ manalu/red
