Leonard Purba Soroti Isu Pengunduran Diri Wakil Presiden, Tegaskan Pentingnya Mekanisme Konstitusional Sesuai UUD 1945

detikhukum.id, || Bogor– Pengamat hukum sekaligus praktisi hukum dan Dewan Penasihat AIPBR Kabupaten Bogor, Leonard Purba, S.E., S.H., menyampaikan pandangannya terkait isu pengunduran diri Wakil Presiden yang menjadi perhatian publik.

Menurut Leonard, persoalan pengunduran diri seorang Wakil Presiden tidak semata-mata menyangkut keputusan pribadi maupun dinamika politik, tetapi juga berkaitan dengan mandat rakyat, kepastian hukum, kewibawaan lembaga negara, serta kesinambungan pemerintahan Republik Indonesia.

Dalam analisisnya, Leonard menilai terdapat dua aspek penting yang perlu dipahami masyarakat. Pertama, aspek hukum konstitusional, yakni apakah pengunduran diri tersebut dibenarkan oleh UUD 1945 dan bagaimana mekanisme yang harus ditempuh. Kedua, aspek tanggung jawab kenegaraan, yaitu sejauh mana pejabat yang memperoleh mandat rakyat perlu memberikan penjelasan kepada publik atas keputusan meninggalkan jabatannya.

“Suatu tindakan mungkin tidak secara khusus dilarang oleh undang-undang, tetapi tetap dapat menimbulkan pertanyaan dari sisi etika, tanggung jawab publik, dan kepatutan sebagai pejabat negara,” demikian pandangan Leonard.

UUD 1945 Menjadi Landasan Utama

Leonard menjelaskan, Pasal 4 ayat (2) UUD 1945 menyebutkan bahwa dalam menjalankan kewajibannya, Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa Wakil Presiden merupakan bagian penting dalam struktur pemerintahan negara yang memiliki kedudukan konstitusional.

Sementara itu, Pasal 6A ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.

Dengan demikian, jabatan Wakil Presiden memiliki hubungan langsung dengan mandat rakyat melalui proses pemilihan umum.

Menurut Leonard, mandat rakyat memang tidak berarti seorang pejabat negara dilarang mengundurkan diri sebelum masa jabatannya berakhir. Namun, keputusan tersebut merupakan persoalan publik yang patut dijelaskan secara transparan kepada masyarakat.

Ia juga menegaskan bahwa tanggung jawab moral dan politik untuk memberikan penjelasan tidak boleh serta-merta dianggap sebagai kewajiban hukum yang secara eksplisit diatur dalam Pasal 6A UUD 1945.

Pasal 8 Ayat (2) Mengatur Pengisian Kekosongan Jabatan

Lebih lanjut, Leonard menguraikan Pasal 7 UUD 1945 yang mengatur masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden selama lima tahun serta dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan.

Namun, ketentuan tersebut tidak berarti Wakil Presiden tidak dapat berhenti sebelum masa jabatannya berakhir.

Hal ini harus dibaca bersama Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 yang mengatur mekanisme apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden.

Dalam ketentuan tersebut, MPR wajib menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.

Menurut Leonard, mekanisme tersebut menjadi landasan konstitusional dalam proses pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden.

Pengunduran Diri Berbeda dengan Pemakzulan

Leonard juga mengingatkan masyarakat agar tidak mencampuradukkan pengunduran diri dengan pemakzulan atau pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Pasal 7A UUD 1945 mengatur alasan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden, antara lain apabila terbukti melakukan pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Sementara itu, Pasal 7B mengatur mekanisme pemberhentian melalui DPR, Mahkamah Konstitusi (MK), dan MPR.

“Pengunduran diri merupakan tindakan berhenti atas kehendak sendiri, sedangkan pemakzulan merupakan proses pemberhentian melalui mekanisme konstitusional berdasarkan alasan yang telah ditentukan dalam UUD 1945,” jelasnya.

Karena itu, apabila seorang Wakil Presiden mengundurkan diri secara sukarela, proses tersebut tidak dapat serta-merta diperlakukan sebagai pemakzulan.

Alasan Pengunduran Diri dan Transparansi kepada Publik

Terkait kewajiban menyampaikan alasan pengunduran diri, Leonard berpandangan bahwa UUD 1945 tidak mengatur secara terperinci kewajiban Wakil Presiden untuk mengumumkan alasan pengunduran dirinya kepada rakyat.

Tidak memberikan penjelasan kepada masyarakat tidak otomatis merupakan pelanggaran hukum. Namun, kondisi tersebut dapat menimbulkan pertanyaan mengenai kepastian status jabatan dan proses konstitusional yang harus ditindaklanjuti.

Menurutnya, penjelasan kepada publik tetap penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara.

“Penjelasan publik sangat penting untuk menjaga kepercayaan rakyat. Namun, kita juga tidak boleh menciptakan kewajiban hukum yang sebenarnya tidak secara jelas ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan,” tegas Leonard.

Kepentingan Bangsa Harus Diutamakan

Di akhir pandangannya, Leonard menyampaikan bahwa setiap keputusan yang menyangkut jabatan kenegaraan harus dihormati dan disikapi secara bijaksana.

Proses pergantian maupun pengisian jabatan negara wajib berpedoman pada UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ia juga mengingatkan agar kepentingan bangsa dan negara ditempatkan di atas kepentingan pribadi maupun kelompok. Masyarakat diharapkan tetap menjaga persatuan dan tidak menjadikan dinamika politik sebagai alasan untuk terjadinya perpecahan.

Menurut Leonard, prinsip negara hukum, demokrasi, tanggung jawab konstitusional, dan etika kenegaraan harus tetap menjadi pijakan dalam menyikapi setiap persoalan ketatanegaraan.

DH/Subhan beno/red
Narasumber: Leonard Purba, S.E., S.H.
Pengamat Hukum, Praktisi Hukum, dan Dewan Penasihat AIPBR Kabupaten Bogor.

Pos terkait