detikhukum.id – Purwakarta || Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kabupaten Purwakarta menggelar Sosialisasi Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Tahun 2026 di Aula Janaka, Kompleks Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta, Kamis (19/11/2026).
Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai bagian dari upaya menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, sekaligus memperkuat pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan jasa konstruksi di tingkat daerah.
Melalui regulasi tersebut, pemerintah daerah memiliki kewajiban melakukan pembinaan terhadap masyarakat jasa konstruksi, baik pelaku usaha maupun pihak-pihak yang terlibat dalam pekerjaan konstruksi.
Pembinaan ini diarahkan untuk mendorong keterlibatan aktif masyarakat jasa konstruksi dalam pembangunan dengan memperhatikan aspek keselamatan, kualitas pekerjaan, dan daya saing.
Sosialisasi tersebut melibatkan sejumlah perangkat daerah, Inspektorat, serta pejabat pembuat komitmen (PPK) bidang fisik dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim), Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan DPUTR. Selain itu, kegiatan diikuti sekitar 30 peserta dari kalangan penyedia jasa konstruksi di Kabupaten Purwakarta.
Sejumlah materi disampaikan dalam kegiatan tersebut. Perwakilan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Purwakarta, Anton Susilo, S.TP., memaparkan materi mengenai Sosialisasi Peraturan LKPP Nomor 3 Tahun 2026.
Sementara itu, materi pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi disampaikan oleh perwakilan Balai Jasa Konstruksi Wilayah III (BJKW III), Jordi Anderson, S.T. Kegiatan juga diisi dengan sosialisasi program BPJS Ketenagakerjaan serta program penjaminan dari Jamkrida.
Rangkaian kegiatan dibuka oleh Kepala DPUTR Kabupaten Purwakarta, Didi Garnadi, S.Pd., M.M. Selanjutnya, acara dipandu Kepala Bidang Tata Bangunan dan Bina Konstruksi (Tabang dan Bina Konstruksi), Dela Lesmanawati, S.T., M.Pwk., bersama jajaran.
Melalui sosialisasi ini, DPUTR Purwakarta berupaya menyamakan pemahaman antara pemerintah daerah, perangkat teknis, dan penyedia jasa konstruksi mengenai regulasi, tata kelola pekerjaan, serta mekanisme pengawasan proyek konstruksi.
Keterlibatan BPJS Ketenagakerjaan dan Jamkrida juga menjadi bagian dari upaya memberikan pemahaman kepada pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan tenaga kerja dan penjaminan dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi.
Dengan demikian, penyelenggaraan jasa konstruksi di Kabupaten Purwakarta diharapkan semakin memperhatikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, penerapan standar keselamatan kerja, mutu hasil pekerjaan, serta akuntabilitas pada setiap tahapan pembangunan.***
DH/raffa christ manalu/red






