PEMBERANTASAN KORUPSI DI KABUPATEN BOGOR HARUS NYATA! LEONARD PURBA: JANGAN BIARKAN KEKUASAAN JADI ALAT MEMPERKAYA DIRI

detikhukum.id, || BOGOR – Pemberantasan tindak pidana korupsi di Kabupaten Bogor harus menjadi komitmen nyata seluruh penyelenggara pemerintahan. Tidak cukup hanya melalui slogan maupun retorika politik, upaya menciptakan pemerintahan yang bersih harus diwujudkan melalui transparansi, akuntabilitas, pengawasan ketat, serta penegakan hukum yang tegas dan tidak tebang pilih.

Pandangan tersebut disampaikan Leonard Purba, S.E., S.H., mantan wartawan Harian Sentana sekaligus advokat, pengamat hukum, dan praktisi hukum, dalam kajian mengenai pemberantasan korupsi di Kabupaten Bogor.

Menurut Leonard, Kabupaten Bogor sebagai daerah dengan cakupan wilayah, jumlah penduduk, serta aktivitas pembangunan yang besar memiliki kompleksitas penyelenggaraan pemerintahan yang membutuhkan pengawasan serius.

Ia menilai sejumlah sektor strategis, seperti pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pengadaan barang dan jasa, perizinan, pengelolaan aset daerah, hingga pelaksanaan proyek pembangunan harus senantiasa berada dalam pengawasan hukum dan publik.

“Setiap penggunaan kewenangan oleh pejabat pemerintahan wajib dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kekuasaan dan jabatan publik bukan instrumen untuk memperoleh keuntungan pribadi maupun kelompok, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat,” tegas Leonard.

Korupsi Merugikan Kepentingan Masyarakat

Leonard menjelaskan, korupsi bukan sekadar persoalan pelanggaran hukum atau kerugian keuangan negara. Dampaknya juga dapat menghambat pembangunan, menurunkan kualitas pelayanan publik, memperlebar ketimpangan sosial, serta mengikis kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan.

Menurutnya, anggaran yang seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pelayanan sosial, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat harus dikelola secara bertanggung jawab.

Karena itu, pemberantasan korupsi tidak boleh dijadikan alat persaingan politik ataupun kepentingan kelompok tertentu.

Setiap dugaan penyimpangan harus ditindaklanjuti melalui mekanisme pemeriksaan yang profesional, independen, serta berdasarkan fakta dan alat bukti yang sah.

Transparansi APBD dan Proyek Pembangunan Harus Diperkuat

Lebih lanjut, Leonard menyoroti pentingnya pengawasan terhadap seluruh tahapan pengelolaan keuangan daerah, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan kegiatan, pengadaan barang dan jasa, hingga pertanggungjawaban keuangan.

Ia juga mendorong pengawasan terhadap proyek pembangunan daerah, khususnya terkait kesesuaian spesifikasi pekerjaan, kualitas hasil pembangunan, ketepatan penggunaan anggaran, serta manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.

Menurutnya, aparat pengawasan internal pemerintah, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), aparat penegak hukum, serta lembaga pengawasan lainnya harus menjalankan peran sesuai kewenangan masing-masing.

Tidak boleh ada ruang bagi penyalahgunaan jabatan, konflik kepentingan, praktik kolusi, maupun manipulasi administrasi yang berpotensi merugikan keuangan negara.

Penegakan Hukum Jangan Tebang Pilih

Dalam aspek penegakan hukum, Leonard menegaskan bahwa pemberantasan korupsi membutuhkan keberanian institusional dan integritas aparat penegak hukum.

Hukum harus berlaku terhadap siapa pun tanpa memandang jabatan, kedudukan, kekuatan ekonomi, hubungan politik, maupun kedekatan personal.

Namun demikian, ia mengingatkan bahwa ketegasan penegakan hukum harus tetap berpedoman pada prinsip negara hukum, asas praduga tidak bersalah, kepastian hukum, serta perlindungan hak asasi manusia.

“Penegakan hukum tidak boleh dibangun melalui pembentukan opini semata. Setiap dugaan tindak pidana harus diproses secara objektif, transparan, dan berdasarkan alat bukti yang sah,” ujarnya.

Pers dan Masyarakat Punya Peran Mengawal Pemerintahan

Leonard yang juga memiliki pengalaman sebagai mantan wartawan Harian Sentana menilai pers mempunyai fungsi strategis dalam memberikan informasi, pendidikan publik, kontrol sosial, serta pengawasan terhadap penyelenggaraan kekuasaan.

Menurutnya, insan pers harus tetap menjunjung tinggi prinsip verifikasi, keberimbangan, independensi, dan kode etik jurnalistik dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.

Selain pers, advokat juga memiliki tanggung jawab profesi dalam menjunjung tinggi hukum dan keadilan, termasuk melalui bantuan hukum, pendidikan hukum, advokasi kebijakan, serta pengawasan terhadap pelaksanaan prinsip negara hukum.

Ia juga mendorong masyarakat Kabupaten Bogor agar diberikan ruang partisipasi yang memadai untuk menyampaikan laporan, kritik, maupun informasi mengenai dugaan penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Integritas Pejabat Publik Merupakan Keharusan

Menutup pandangannya, Leonard menegaskan bahwa membangun pemerintahan yang bersih membutuhkan komitmen bersama antara pemerintah daerah, DPRD, aparat penegak hukum, lembaga pengawasan, insan pers, organisasi masyarakat sipil, dan seluruh elemen masyarakat.

Menurutnya, integritas pemerintahan harus tercermin melalui perilaku pejabat, transparansi penggunaan anggaran, kualitas pelayanan publik, serta kesediaan mempertanggungjawabkan setiap keputusan dan penggunaan kewenangan.

“Jangan biarkan kekuasaan menjadi sarana untuk memperkaya diri sendiri. Jangan biarkan anggaran publik kehilangan orientasi pengabdiannya kepada rakyat. Dan jangan biarkan hukum kehilangan wibawanya di hadapan kepentingan kekuasaan,” tegasnya.

Ia menambahkan, uang negara merupakan uang rakyat, jabatan publik adalah amanah rakyat, dan setiap penyelenggara pemerintahan memiliki kewajiban moral serta tanggung jawab hukum untuk mengelolanya secara benar.

Kabupaten Bogor membutuhkan keberanian untuk mencegah korupsi, ketegasan untuk menegakkan hukum, dan integritas untuk membangun pemerintahan yang benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat.

(DH/Subhan Beno/Red)

Sumber: Leonard Purba, S.E., S.H.
Advokat, Pengamat Hukum, dan Praktisi Hukum.

Pos terkait